[BOOK REVIEW] PENGANTAR ILMU HUKUM L.J. VAN APELDOORN

10:20 PM


 

Saya mereview buku ini bukan karena bukunya baru, atau hanya sekedar menarik untuk diulas. Lebih kepada agar saya tidak kehilangan jejak suatu hari nanti kalau-kalau buku ini sudah menemukan pemiliknya. Ini juga sudah saya rencanakan sejak lama, tapi baru menemukan kesempatan yang pas. Jika kamu merasa pernah memiliki buku ini, lalu tiba-tiba menghilang dari kolom rak bukumu, mungkin ini adalah milikmu.


Buku Pengantar Ilmu Hukum karangan L.J. Van Apeldoorn merupakan salah satu referensi krusial bagi mahasiswa hukum menurut saya. Secara, siapa sih yang tidak mengenal Van Apeldroorn jika mereka pernah belajar hukum?!

Cetakan pertama buku ini dipublish tahun 1954 sekitar sembilan tahun setelah Indonesia merdeka,  dan yang sedang bersama saya ini adalah cetakan ke-17 yang dipublish tahun 1981, usianya sudah 36 tahun, usia yang lebih dari cukup untuk mengukur seberapa berharga buku ini. Lumayan jadul yah? Mungkin juga sudah stop cetak. 

Buku ini masih banyak menggunakan peristilahan dalam bahasa asli, yakni bahasa Belanda, sebagaimana hukum di Negara kita yang masih mengadopsi warisan hukum dari penjajah. Karakter bahasanya pun masih bernuansa melayu, membuat kesan buku ini jadi bacaan yang lumayan berat dan rumit, serumit pembahasan hukum bagi pemula.


Van Apeldoorn membuka pembahasan Pengantar Ilmu Hukum dalam buku ini dengan mengutip tulisan Kant beratus-ratus tahun yang lalu, “Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht.” Dan defenisi itu masih tetap berlaku hingga kini, Karena hampir semua ahli hukum memberikan defenisi yang berlainan tentang hukum, setidaknya belum ada defenisi hukum yang menyangkut semua sudut yang disepakati bersama. Mungkin itu pula yang membuat pembahasan tentang “apa itu hukum?” kerap kali digiring dalam diskusi dan berakhir debat kusir.

Kalau kata teman-teman “Jika ada sepuluh orang ahli hukum duduk bersama dan merumuskan tentang hukum, maka akan muncul sebelas defenisi, teori atau doktrin hukum.” Itulah mengapa jika ada yang bertanya “Apakah sebenarnya hukum itu?” tidak dapat dikatakan begitu saja. Karena sangat banyak yang termasuk di dalam hukum yang satu sama lain sangat berlainan, sehingga tidak dapat disatukan dalam defenisi yang yang serentak, dengan memperhatikan undang-undang sajapun, kita sudah dapat memungut pelajaran bahwa tidaklah mungkin memberikan defenisi tentang hukum yang dapat menyatakan isinya.



Lebih lanjut dalam buku Pengantar Ilmu hukum ini, Van Apeldoorn juga mengungkap pandangan Ontwikkelde leek yang dianggap buruk tentang hukum, sebab memberikan defenisi yang menyamaratakan, seperti hukum adalah undang-undang juga hukum adalah aktivitas persidangan, dan juga sebalinya undang-undang adalah hukum. Namun dalam pandagannya terletak anasir kebenaran. Ia dapat mengajarkan kita sesuatu. Sehingga kita tidak melihat hukum dalam undang-undang, akan tetapi di dalamnya terlihat sesuatu tentang hukum, karena apa yang terlihat di dalam undang-undang, pada umumnya (tidak selamanya hukum).

Tetapi ini tidak berarti bahwa siapa yang mempelajari undang-undang kita dengan pasal-pasal yang ribuan jumlahnya, juga akan mengetahui hukum. Siapa yang membaca undang-undang kita pertama-tama akan takjub karena isinya tak berkesudahan ragamnya.

Menurut Van Apeldoorn, ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata mengehendaki keadilan, yakni teori ethis, yang mana menurut teori ethis itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Namun kembali lagi, teori tersebut juga kadang berat sebelah dan dapat melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Cukup rumit memang.

Dalam hukum ada sebuah asas “Summum ius, summa iniuria Yang artinya, “Keadilan yang tertinggi adalah ketidak adilan yang tertinggi” Sehingga dalam hukum terdapat bentrokan yang tak dapat dihindarkan, pertikaian yang selalu berulang antara tuntutan-tuntutan keadilan dan tuntutan-tuntutan kepastian hukum. Makin banyak hukum memenuhi syarat “Peraturan yang tetap” yang sebanyak mungkin meniadakan kepastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan.

Tak heran jika melihat maraknya perseteruan yang terjadi belakangan ini, terutama yang bersentuhan dengan hukum dan pemerintahan beserta begitu banyaknya kepentingan yang tak terukur, menjadikan kepastian hukum selalu bentrok dengan keadilan. Di mana kepastian hukum dirasa kerap kali mencederai rasa keadilan rakyat, terutama mereka yang tidak mememiliki cukup power untuk melawan kekuasaan. Hal ini jelas sudah diramalkan oleh para ahli hukum ratusan tahun yang lalu.

De Groot (Inleiding I, 2 23) dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum karangan Van Apeldoorn misalnya, menguraikan bentrok dalam hukum secara tepat sebagai berikut: undang-undang antar penduduk dibuat secara umum (yaitu memberi peraturan-peraturan yang umum) walaupun alasannya tidak selalu tepat karena beraneka warnanya urusan-ursan manusia sangat tidak tentu. Padahal undang-undang harus menetapkan suatu yang tentu/pasti, sebagaimana asas Lex dura, sed tamen scripla (undang-undang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya).

Untuk yang satu ini, Van Apeldoorn memberikan contoh pada pasal 1374 B.W. (KUHPerdata) yang mana menetapkan bahwa tiap-tiap persetujuan yang dibuat secara sah, mengikat mereka yang membuatnya dengan kekuatan seakan-akan undang-undang. Peraturan tersebut juga berlaku (kecuali dalam beberapa hal), jika dalam hal tersebut salah satu pihak sangat dirugikan karena ia berdasarkan undang-undang harus melakukan prestasi yang nilainya jauh melebihi nilai prestasi pihak yang lain. Dalam hal ini perjanjian tersebut bertentangan dengan keadilan commutatief. Oleh karena itu berdasarkan apa yang disebut laesio enormis (kerugian besar dari penjual), hukum dahulu menyuruh memilih baik sipenjual, yang menjual barangnya dengan harga yang kurang dari setengah, maupun sipembeli yang membayar dengan harga lebih dari lipat duanya –jadi walaupun juga tak ada penipuan – antara tuntutan hukum agar perjanjian jual beli dibatalkan, atau tuntutan hukum untuk membayar kerugian. Alat hukum tersebut tak dimasukkan dalam B.W. : orang takut kalau-kalau kepastian hukum karenanya akan terdesak berhubung dengan kesukaran-kesukaran yang besar yang mungkin timbul dalam menetapkan nilai yang tepat dari suatu prestasi.

Jadi hukum terpaksa harus mengorbankan keadilan sekedarnya guna kepentingan daya guna: ia terpaksa mempunyai sifat kompromi. Bahkan terdapat sejumlah besar peraturan-peraturan hukum yang sama sekali tidak mewujudkan keadilan, melainkan semata-mata didasarkan pada kepentingan daya guna, misalnya mengenai bukti dan daluwarsa dan peraturan-peraturan yang malahan melindungi “bezitter” hingga batas yang tertentu terhadap “eigenaar” untuk kepentingan perdamaian dalam masyarakat. Menurut Van Apeldoorn, Itu patut kita sesalkan, akan tetapi tak dapat kita ubah, karena hukum adalah buatan manusia yang demikian tak sempurna.


Pasal 1374 B.W. yang dimaksud Van Aveldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum di atas nampaknya telah diubah, dan asas kebebesan berkontrak (beginsel der contracts vrijheid) yang diatur dalam KUHPerdata yang berlaku saat ini terdapat dalam pasal 1338 dan seterusnya.

Buku Pengantar Ilmu Hukum milik L.J. Van Apeldoorn ini tentu saja tidak hanya menyoal seputar pengertian hukum saja, tapi juga semua hal mendasar tentang hukum. Berbicara hal-hal mendasar dalam hukum kita sudah sangat familiar dengan tiga asas Tujuan hukum yang pertama kali dipopulerkan oleh Gustav Radbruch seorang filosof hukum sekaligus legal scholar dari Jerman, yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, dan Asas Kemanfaatan Hukum. Di mana sangat sukar untuk menyelaraskan ketiganya secara bersamaan.





Sebagai jawaban atas “Apa itu hukum?” Salah satunya, Van Apeldoorn mengutip dari sumber hukum Fries dari abad menengah (von richt-hofen, Friesische Rechtsquellen, h. 438) yakni: “Erlykera tinga reda, treftlykera tingh bieda, urbieda dat unriucht, hinzia moetlykera ting, ende aec behvilen oenmoetlikera tingh, truch fruchta des era.” Yakni: Memerintahkan apa yang patut, menyuruh apa yang baik, melarang apa yang tidak adil, membolehkan apa yang adil dan kadang-kadang juga apa yang tidak adil, karena takut akan hal-hal yang lebih buruk. (Bandingkan  prediker 7 : 16 : “Janganlah terlalu adil”) – etc.


Oh iya, saya hampir lupa menemukan sipemilik buku ini. Setelah saya mengingat-ingat kembali, entah bagaimana buku ini sudah bersama saya setidaknya sejak empat tahun lalu, lama juga yah, rasanya buku ini terlalu berharga untuk ditelantarkan, tidak mudah menemukan buku klasik yang sudah hampir punah. Bisa jadi ini juga salah satu koleksi berharga sipemiliknya.

Kala itu sedang semangat-semangatnya teman-teman di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar menghidupkan budaya diskusi di luar jam kuliah, sehingga rasa-rasanya tidak keren kalau mahasiswa FSH lantas tak tergabung dalam sebuah Study Club, di sanalah saya menemukan buku ini.

Salah seorang adik kelas memberikannya pada saya, setelah menceritakan ia menemukan buku ini di suatu tempat dan sudah berusaha mencari pemiliknya tapi tidak ketemu, karena penasaran ingin membaca buku yang cakep ini, jadilah saya mengiyakan untuk membawa buku ini dengan risiko harus menemukan pemiliknya nanti.

Kalau salah satu di antara kalian adalah pemilik buku ini, boleh menghubungi saya untuk mengambilnya.


Thanks!!

You Might Also Like

11 komentar

  1. Hm, hukum itu membingungkan karena masih banyak peraturan di negara ini yang tumpang tindih. Ini pendapat saya yang awam, hehe. Tapi itulah bukti ya, kalau manusia yang membuat hukum ya seperti itu. Berbeda halnya kalau hukum Allah yang berlaku.

    Nice, Uga. Terima kasih sharing-nya. Semoga pemilik bukunya ketemu.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Iya kak, tapi beberapa peraturan undang-undang sudah mengandung ruh-ruh hukum islam kok hehehe UU No. 1 Thn 74 ttg perkawinan misalnya, dan masih banyak lagi. Hanya saja penerapan secara full yah nampaknya masih susah.

      Hapus
  2. Informatif tulisannya kak uga.. Nice tapi untuk saya yg gak tau banyak tentang hukum taunya cuma hukum tentang press saja hehehe nice kak uga

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ahahahha lebih enak belajar desain dan photography Aisyah 😂

      Hapus
  3. Informatif tulisannya kak uga.. Nice tapi untuk saya yg gak tau banyak tentang hukum taunya cuma hukum tentang press saja hehehe nice kak uga

    BalasHapus
    Balasan
    1. Yeess Ais.. Terimakasih sudah mampir :)

      Hapus
  4. Dari dulu pengen blajar hukum. Tp tdk pernah kesampaian 😂😭

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saya malah mau belajar jadi orang baik kayak kaka ilayahya.com di atas sana 😂

      Hapus
  5. Dulu sy pernah memiliki buku serupa. Bukunya sangat bagus. Warisan dari senoir. Tp di semester 2 sy kehilangan buku itu. Sedih juga sihh... Mmmm... Buku boleh di gandakan tidak...?

    BalasHapus
  6. Dulu sy pernah punya buku serupa. Bukunya keren. Warisan dari senior. Tp di semester 2 sy kehilangan buku itu (bukan buku yg ada dalam ulasan). Nyari-nyari dalam 5 tahun trakhir gak dapat. Mmmmm... Mba.. Bukunya boleh di gandain tidak...?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ohya? Wah sayang sekali yah. Oiya boleh saja kak, sila dicopy. Bisa hubungi saya via email anugrah1reskiani@gmail.com

      Hapus

Like us on Facebook

Flickr Images

Subscribe