BENARKAH ATURAN POLIGAMI TIDAK SESUAI LAGI DENGAN GAYA HIDUP MILENIAL?

3:10 AM



Asas Monogami: Laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)

Sudah menjadi aturan baku di kampus saya, untuk keperluan seminar proposal salah satu syaratnya adalah melampirkan kartu seminar yang sudah terbubuhi setidaknya enam belas tanda tangan, sebagai bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar pernah menjadi peserta di seminar-seminar tersebut.

Pikir saya ini hanya formalitas, memilih masuk di ruangan seminar mana dengan tema apa menjadi tidak begitu penting, tak perlu menarik judul tesis dan disertasinya, yang penting adalah tanda tangan moderator mengisi kartu seminar saya. Datang di akhir juga tidak masalah. Menurut cerita kawan malah boleh dititip.

(Untuk yang ini, tidak usah ditiru yah! Bakalan banyak ruginya).

Tapi minggu lalu ada yang sedikit berbeda dari kebiasaan itu, saya menjadi peserta dan hadir lebih dulu di ruang seminar. Bangga gak tuh? Ha-ha-ha

Agendanya adalah ujian hasil tesis yang judulnya sudah sering diulas, praktik poligami. Bukan hal baru memang, tapi yang menarik adalah si peneliti sekaligus pelaku dan seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Mamuju. Wah hebat juga dia bisa meyakinkan istrinya mendapat izin poligami, padahal tidak semudah itu berpoligami bagi PNS. Pikir saya di awal, ternyata tidak demikian.

Beberapa hari sebelumnya saya sudah diberi tahu, ada fakta menarik katanya selama meneliti di Mamuju. Alasan lain.

Sudah tahu kan, poligami telah menempati ruang yang apik dalam sejarah!?

Bukan hal tabu, sudah sejak dulu praktik poligami menjadi biasa, melihat dan mendengar cerita dari orangtua dulu tentang kehidupan rumah tangganya dengan istri yang bejibun, bahkan ada beberapa yang hidup rukun dalam satu atap, luar biasa juga kakek itu.

Tradisi poligami kemudian tenggelam setelah disahkannya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sekaligus melegalisasi asas monogami di Indonesia (Lihat di pasal 3 ayat (2) UU perkawinan). Laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.

Yap, satu istri cukup, haram beristri lebih. Kecuali dalam kondisi yang dibenarkan oleh undang-undang barulah orang boleh memiliki istri lebih dari satu.

Bagaimana aturan poligami dalam Undang-undang?

Coba kita lihat apa sih syarat yang membolehkan orang berpoligami menurut undang-undang perkawinan itu.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang perkawinan menjelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu, jika:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Terlihat sangat mudah bukan? Si suami bisa saja punya alasan bebal atau berdalih bahwa ia memenuhi syarat karena istrinya menderita suatu penyakit kronis atau penyakit berat, maag kronis atau flu berat misalnya. Alasan karena istrinya mendapat cacat badan setelah kena cipratan minyak panas saat membuat telur ceplok mungkin.

Tapi undang-undang tidak hanya mengatur sampai di situ. Selain syarat-syarat pengecualian larangan poligami, undang-undang juga mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan permohonan izin poligami, yakni:

1. Persetujuan istri atau para istri.
2. Kepastian jaminan suami terhadap keperluan hidup istri dan anak-anaknya.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil pada para istri-istri dan anak-anaknya.

Tapi meskipun diatur sedemikian rupa, saya tetap percaya kalau tidak ada istri yang benar-benar rela berbagi dengan perempuan lain, iya kan bu?



Aturan tambahan bagi PNS dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal poligami

Aturan dalam Undang-undang perkawinan itu berlaku untuk warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Namun terkhusus untuk PNS dan Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya, ada aturan tambahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990, perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Secara eksplisit tertuang dalam pasal 4 PP 45/1990 sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Untuk melakukan poligami, PNS dan ASN menemukan kesulitan yang lebih rumit ketimbang warga biasa, itu juga yang kerap menjadi alasan untuk melakukan pernikahan kedua secara siri atau sembunyi-sembunyi.



Fakta mencengangkan dari hasil penelitian di Mamuju

Sebenarnya, pembahasan poligami dalam tesis kawan saya itu lebih spesifik pada pelaku poligami dari kalangan pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang dilakukan secara siri alias di bawah tangan, yang artinya pernikahan kedua dan kesekian dilakukan di luar pencatatan pengadilan/pejabat pembuat akta nikah.

Secara hukum pernikahan semacam ini tidak sah, dan merugikan pihak perempuan, karena tidak ada payung hukum yang dapat melindungi haknya dan hak anak-anaknya kelak. Juga tertutupnya kesempatan untuk menjadi PNS atau ASN. Yah sebagai peremuan saya jelas menyayangkan hal ini, sebab setiap orang layak mendapat perlindungan hukum dari Negara, kecuali mereka yang tidak mau.

Banyak pelaku poligami dari kalangan pejabat dan PNS di Mamuju yang menjadi narasumber selama penelitian kawan saya itu berlangsung, mulai dari politisi, anggota dewan dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sebagian besar dari mereka melakukan poligami secara sembunyi-sembuyi tanpa sepengetahuan istri pertama, tinggal pandai-pandainya saja mengatur waktu dan menghindari pemantauan istri. Apalagi kalau istri sulit diajak  kompromi, harus ekstra hati-hati dalam bertingkah.

Menurut si peneliti sendiri yang juga sekaligus pelaku poligami, ia secara gamblang menceritakan pengalamannya selama memiliki dua istri. Paling utama dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk berpoligami adalah kondisi finansial, katanya. Karena agaknya sedikit mustahil untuk bisa adil dalam hal pemenuhan kasih sayang (karena pada dasarnya manusia adalah makhluk subjektif) setidaknya dalam pemberian nafkah lahiriah harus berusaha seadil mungkin.

Nah kalau secara finansial saja masih carut-marut tidak stabil, bagaimana bisa beraku adil dalam pemenuhan nafkah untuk istri-istri? Setidaknya harus bergaji diatas sepuluh juta untuk melakukan poligami, katanya.

Ia juga menceritakan bahwa keputusannya berpoligami awalnya ditentang keras oleh pihak keluarga karena anggap siri’ (harga diri dalam istilah bugis Makassar). Tidak mudah untuk melakukan poligami, meski pada akhirnya keputusannya itu dapat diterima dan kedua istrinya hidup rukun meski dengan jarak yang berjauhan. Sehingga mau tidak mau ia harus membagi waktu antara istri pertaman dan istri kedua.

Tidak hanya dalam hal pembagian nafkah lahir dan batin yang dituntut untuk berlaku adil, untuk hal-hal sepele pun ia harus berusaha untuk adil, membeli martabak misalnya. Suatu hari ia keluar rumah untuk urusan pekerjaan dan salah seorang istrinya memesan martabak untuk dibawa pulang, secara otomatis ia harus membeli dua bagian, untuk istri yang memesan dan satunya lagi untuk istri lain sekalipun tidak memesan.

“Jadi kalau saya tiba-tiba pulang dan membawa oleh-oleh, salah satu istri saya sudah bisa menebak, (Oh, dia yang pesan)” katanya.

Kalau besok-besok suami buibu tetiba membawa pulang martabak, atau apapun dirasa-rasa tak pernah memintanya, harus dipertanyakan, jangan-jangan yang di sana yang memesan. #ops maaf, hanya bercanda.

Apa alasan suami berpoligami?

Alasan berpoligami sangat beragam, ada setidaknya lima poin yang menjadi penyebab poligami di masyarakat Mamuju yang ditemukan oleh kawan saya itu, di ataranya:

Memperbanyak keturunan, filosofi dasarnya banyak anak banyak yang mendoakan, yah mungkin ini ada benarnya, tapi kalau anaknya akur, pernikahannya sah secara hukum dan dilakukan dengan terang-terangan, semua pihak rela tanpa ada yang merasa didiskreditkan. Nah kalau tidak, sudah bisa membayangkan sendiri kan?

Mengikuti sunnah rasul, Rasulullah bangga dengan ummatnya yang banyak. Saya sebenarnya tidak menentang poligami, apalagi ini mengikuti sunnah rasul, bagus, tapi masih banyak sunnah-sunnah rasul lain yang perlu diteladani. Kata kopromotor si peneliti yang kebetulan adalah perempuan waktu itu.

Banyak godaan seksual, dengan posisi dan jabatan tertentu kerap mendapatkan godaan, dari pada berzina mending poligami. Kelihatannya memang alasan subjektif, tapi inilah yang kerap dijadikan alasan pembenar bagi orang-orang yang melakukan poligami, khususnya di daerah yang menjadi lapangan penelitian kawan saya itu. Siapa pula yang bisa memungkiri? Di zaman milenial dengan gaya hidup yang gemerlap dan godaan di mana-mana.

Merasa jenuh/bosan dengan istri, kedengaran sangat subjektif dan tentu saja sudah tidak signifikan dengan alasan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tidak ingin istri merosot, menjaga istri tetap cantik dengan tidak sering melahirkan anak, alasan ini mungkin kedengaran agak aneh dan akan sulit diterima dikalangan buibu. Jelas saja cantik itu mahal, dan untuk menjadikan istri tetap cantik, banyak melahirkan anak bukanlah faktor utama yang bisa mengancam kecantikan.

Dari kesimpulan presentasi hari itu, bahkan ada beberapa yang mengusulkan judicial review, karena alasan berpoligami yang dibenarkan dalam undang-undang perkawinan dirasa tidak signifikan lagi dengan apa yang terjadi di lapangan. Sekalipun itu hanya sebatas guyonan, tapi tetap saja menimbulkan reaksi negatif dari hadirin perempuan.

Semacam awareness saja, untuk para istri agar memberikan cinta lebih kepada suaminya. Jika mereka mendapat cinta lebih banyak dari anda, tak ada alasan lagi baginya mencari cinta di luar rumah. Sebagai suami yang bertanggungjawab juga tentu akan selalu mempertimbangkan setiap sikap.

Jika merujuk dari hasil penelitian kawan saya, di salah satu daerah berkembang di Sulawesi Seatan itu, menunjukkan prilaku poligami yang banyak dilakukan oleh para pejabat dan PNS secara siri atau di bawah tangan karena alasan-alasan berpoligami tidak sesuai lagi dengan aturan yang dibenarkan dalam undang-undang.

Tidak mudahnya melakukan poligami dengan prosedural yang rumit membuat sebagian orang memilih melakukan pernikahan kedua, ketiga, dan keempatnya secara sembuyi-sembunyi dan tidak terdaftar di pegawai pencatatan nikah.

Kenapa poligami yang dilakukan di bawah tangan hanya merugikan pihak perempuan?

Pernikahan di bawah tangan/siri memang sah menurut agama, tapi kelak anak Anda tak bisa menuntut hak dari kisah cinta orangtuanya. Sekiranya berpikir dua kali lah untuk mengaminkan ajakan menjadi istri kedua, ketiga dan kesekian yang dinikahi secara sembunyi-sembunyi hanya karena janji manis.

Saya sengaja tidak menggunakan kata pelakor, karena tendensi kata itu lebih berpotensi mengacaukan pikiran secara psikologis, selain karena konotasinya memang negatif.

Tak usah berharap banyak dari janji manis kebahagiaan dan jaminan hidup, dengan melakukan pernikahan di bawah tangan saja sudah cukup mengindikasikan ia bukan orang yang bertanggungjawab.

Saya rasa semua orang tahu dengan amat baik bahwa tidak menyenangkan hidup dalam bayang-banyang orang lain. Status rahasia, tidak lantas memberi Anda tempat dalam kehidupan seseorang. Saya memang tidak pernah mengalaminya langsung, hanya membaca beberapa kisah dari novel. –Anggun Prameswari salah satuya, ia mengisahkan dengan sangat apik bagaimana kekasih gelap sama sekali tidak mendapat tempat dalam kehidupan sang lelaki dalam novelnya After Rain— Lalu  menyimpulkan bahwa hubungan rahasia tidak untuk waktu yang panjang.


Terimakasih.

You Might Also Like

0 komentar

Like us on Facebook

Flickr Images

Subscribe